nusakini.com-Tangerang -Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana Banguningsih Pramesti didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan beserta pejabat Pemda Kabupaten Lebak dan Kota Serang Propinsi Banten menutup Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug pada Sabtu (2/2). 

• Persiapkan Transportasi Dukung KTT G20, Menhub Cek Progres Revitalisasi Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai
• Kemenhub Revitalisasi Terminal Giwangan Yogyakarta
• Elektrifikasi Jalur KA Solo Balapan-Palur Hampir Rampung Beroperasi Juli 2022
• Mudik Berjalan Lancar, Pemerintah Apresiasi Masyarakat Hingga Petugas
• Kemenhub Gandeng Institusi Pendidikan Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

DPM yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) ini diikuti oleh masyarakat umum di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak dan Di Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang menjadi pengangguran dan kurang memiliki akses kepada dunia kerja karena tidak mempunyai keterampilan atau keahlian. “DPM ini merupakan program strategis nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran”, ungkap Polana. 

468 peserta diklat ini dibekali pelatihan berupa teknik las listrik, pelatihan teknik instalasi listrik dan pelatihan teknik perawatan ac lingkungan bandar udara, guna memberikan lifeskill/keterampilan yang dapat digunakan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan ataupun mandiri. 

Pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan menargetkan 160.000 orang peserta DPM. “Kementerian Perhubungan juga menyiapkan agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat yang siap untuk mensosialisasikan program keselamatan bertransportasi”, ungkap Polana. 

Lebih lanjut, Polana berpesan kepada seluruh peserta DPM agar kegiatan pelatihan dan pemberian wawasan kewirausahaan serta peralatan praktek oleh sekolah tinggi penerbangan indonesia dapat digunakan sebaik-baiknya dalam mencari celah untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang ekonomi. “Kita bisa mandiri tanpa harus menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja di perusahaan”, tambah Polana.(p/ab)